Panduan Lengkap: Cara Mendirikan CV Perorangan dan Legalitas Bisnis Wajib 2025

Gambar Ilustrasi Panduan Lengkap: Cara Mendirikan CV Perorangan dan Legalitas Bisnis Wajib 2025

Kerugian finansial akibat masalah legalitas seringkali luput dari perhitungan risiko bisnis, padahal dampaknya bisa fatal. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, banyak kasus sengketa atau sanksi pidana yang berawal dari ketiadaan izin usaha atau ketidakpatuhan terhadap regulasi sektor.

Di era Online Single Submission (OSS) dan Perizinan Berbasis Risiko, pemerintah telah menyederhanakan proses, tetapi sekaligus meningkatkan pengawasan. Apakah Anda yakin legalitas perusahaan Anda, mulai dari Akta Pendirian hingga Izin Operasional, sudah 100% patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025?

Kepatuhan hukum bukan hanya menghindari sanksi, tetapi juga membuka akses ke pasar yang lebih besar, seperti tender pemerintah dan klien multinasional yang mewajibkan sertifikasi ISO 9001. Artikel ini mengupas tuntas panduan cara mendirikan CV perorangan sebagai opsi legalitas fleksibel, hingga strategi kepatuhan standar internasional.

Memilih Struktur Usaha yang Tepat: PT, CV, atau PT Perorangan?

Keputusan mendasar dalam memulai usaha adalah menentukan bentuk badan hukum atau badan usaha. Pilihan ini akan menentukan tanggung jawab hukum, struktur permodalan, hingga sistem perpajakan perusahaan Anda.

Mengenal PT Perorangan dan Fleksibilitasnya

Pasca UU Cipta Kerja, hadir entitas baru: Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, yang khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Inilah opsi legalitas yang paling fleksibel untuk pemilik usaha tunggal.

• Pendiriannya hanya memerlukan satu orang pendiri sekaligus pemegang saham.
• Tidak memerlukan Akta Notaris, cukup mengisi pernyataan pendirian yang didaftarkan ke Kemenkumham melalui Sistem AHU.
• Tanggung jawab hukum pendiri terpisah dari aset perusahaan (perseroan terbatas), memberikan perlindungan signifikan.

Alternatif Populer: Cara Mendirikan CV Perorangan

Secara tradisional, CV (Commanditaire Vennootschap) adalah badan usaha non-badan hukum yang sangat populer, khususnya di kalangan UMKM. Meskipun istilah "CV Perorangan" tidak baku, ia merujuk pada CV dengan satu sekutu aktif (pengurus) dan satu sekutu pasif (pemodal).

• Pembuatan CV wajib didirikan minimal oleh dua orang (Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif).
• Wajib menggunakan Akta Notaris, lalu didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kemenkumham.
• Tidak ada ketentuan modal minimal, menjadikannya terjangkau.

Jasa Pendirian PT Reguler untuk Skala Besar

Perseroan Terbatas (PT) reguler tetap menjadi pilihan utama untuk bisnis berskala menengah hingga besar. PT wajib didirikan minimal oleh dua orang pemegang saham dan memerlukan Akta Notaris, NPWP Badan Usaha, serta Pengesahan Kemenkumham.

Prosedur Resmi Cara Mendirikan CV Perorangan (Non-Badan Hukum)

Meskipun CV tidak berbadan hukum, legalitasnya tetap krusial untuk kegiatan operasional, perbankan, dan tender.

Persyaratan Dokumen Awal yang Wajib

Untuk memulai proses pembuatan CV, Anda perlu menyiapkan:

• Minimal dua identitas pendiri (Sekutu Aktif dan Sekutu Pasif) berupa KTP dan NPWP Pribadi.
• Nama CV yang diusulkan dan disetujui, serta data alamat domisili perusahaan yang jelas.
• Menetapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usaha.

Pastikan KBLI yang dipilih sudah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 agar sesuai dengan perizinan berbasis risiko.

Tahapan Proses Legalitas Resmi

Proses legalitas pembuatan CV melibatkan beberapa langkah hukum:

1. Pengajuan Nama CV ke Sistem SABU Kemenkumham untuk mendapatkan persetujuan.
2. Pembuatan Akta Pendirian CV di hadapan Notaris yang berwenang, mencantumkan hak dan kewajiban sekutu.
3. Pendaftaran Akta Pendirian ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kemenkumham oleh Notaris.
4. Pengurusan NPWP Badan Usaha ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
5. Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS Berbasis Risiko.
6. Pendaftaran CV ke Pengadilan Negeri setempat (Meskipun kini dipermudah, langkah ini masih diwajibkan oleh beberapa daerah).

Ketelitian dalam setiap langkah, terutama di Notaris, sangat penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari.

Perizinan Berbasis Risiko dan Peran NIB OSS

Sejak diterbitkannya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 (yang kemudian disempurnakan oleh PP Nomor 28 Tahun 2025), sistem perizinan usaha bertransformasi menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Identitas Tunggal

NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission). NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Akses Kepabeanan. Semua perusahaan, baik PT, CV, maupun PT Perorangan, wajib memiliki NIB.

Klasifikasi Risiko dan Izin Usaha

Tingkat risiko usaha (Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi, Tinggi) menentukan jenis perizinan yang wajib dimiliki:

• Risiko Rendah: Cukup NIB sebagai legalitas.
• Risiko Menengah Rendah & Menengah Tinggi: Wajib NIB dan Sertifikat Standar yang harus diverifikasi oleh instansi terkait.
• Risiko Tinggi: Wajib NIB dan Izin Usaha yang harus diverifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Mengabaikan klasifikasi risiko dapat membuat izin usaha Anda tidak sah atau terancam pembekuan.

Strategi Peningkatan Kualitas: Pentingnya Sertifikasi ISO 9001

Legalitas perusahaan saja tidak cukup. Untuk memenangkan persaingan global dan tender besar, perusahaan harus membuktikan komitmen pada kualitas dan standar internasional melalui sertifikasi ISO.

ISO 9001: Jaminan Mutu dan Proses Bisnis

ISO 9001 adalah standar Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang paling mendasar dan diakui secara global. Versi terbaru, ISO 9001:2015, menekankan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Thinking) dan perbaikan berkelanjutan.

• Menciptakan konsistensi kualitas produk/jasa, yang sangat dihargai klien.
• Memperkuat struktur dan dokumentasi proses bisnis, meminimalkan kesalahan operasional.
• Menjadi persyaratan wajib bagi banyak perusahaan manufaktur, kontraktor, dan pemasok di rantai pasok global.

Jenis Sertifikasi ISO Lain yang Krusial

Selain mutu, bisnis modern juga perlu mengelola aspek lain:

• ISO 14001: Fokus pada Sistem Manajemen Lingkungan (SML), penting untuk perusahaan industri yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
• ISO 45001: Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) global, wajib bagi sektor berisiko tinggi seperti konstruksi dan manufaktur.
• ISO 27001: Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), vital bagi perusahaan teknologi, fintech, atau yang mengelola data sensitif.

Studi Kasus: Kerugian Bisnis Tanpa Legalitas Perusahaan dan ISO

Legalitas yang cacat atau tidak adanya standar mutu dapat menjadi bumerang, mengancam kelangsungan bisnis yang sudah dirintis.

Kasus 1: Perusahaan Jasa Teknologi Gagal Tender

Sebuah startup IT maju ke tahap akhir tender BUMN dengan penawaran terbaik. Namun, mereka didiskualifikasi.

• Akar Masalah: Perusahaan tidak memiliki sertifikasi ISO 27001, yang diwajibkan BUMN untuk semua penyedia layanan pengelola data.
• Konsekuensi: Kehilangan proyek senilai puluhan miliar rupiah dan reputasi buruk di mata klien.
• Solusi Pencegahan: Integrasikan sertifikasi ISO sebagai bagian dari perizinan usaha sejak tahun pertama scaling up.

Kasus 2: Pabrik UMKM Terkena Sanksi Operasional

Pabrik UMKM makanan didatangi oleh petugas pengawas dan terpaksa menghentikan operasional.

• Akar Masalah: Meskipun sudah memiliki NIB, perusahaan belum memverifikasi Sertifikat Standar dan Izin Edar BPOM (karena masuk kategori risiko tinggi) serta tidak mematuhi izin lingkungan.
• Konsekuensi: Pembekuan izin usaha, denda administratif, dan kerugian harian akibat penghentian produksi.
• Solusi Pencegahan: Lakukan audit legalitas (NIB, Izin Sektor, Sertifikat Standar) secara berkala sesuai dengan KBLI dan tingkat risiko yang tertera di OSS Anda.

Langkah Praktis: Checklist Kepatuhan Legalitas Perusahaan

Berikut adalah peta jalan kepatuhan legalitas yang harus dimiliki setiap pelaku usaha:

1. Pendirian Badan Usaha: Akta Pendirian/Pernyataan Pendirian, SK Kemenkumham (untuk PT/PT Perorangan), dan NPWP Badan Usaha.
2. Perizinan Dasar: NIB (melalui OSS), Sertifikat Standar / Izin Usaha, dan Izin Lokasi/KKPR.
3. Kepatuhan Sektoral: Izin Edar (BPOM/Kemenkes), SNI, SIUJPT (Logistik), atau Izin Prinsip (PMA).
4. Kepatuhan Standar Mutu: Sertifikasi ISO yang relevan (9001, 14001, 45001, dsb.), diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi terakreditasi KAN.
5. Administrasi Pajak & Ketenagakerjaan: Terdaftar BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, serta kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

Pertanyaan Umum Seputar Pendirian Usaha dan Sertifikasi ISO

Apa perbedaan mendasar antara PT dan CV?

PT adalah badan hukum dengan pemisahan aset secara jelas antara perusahaan dan pemilik, sehingga tanggung jawab pribadi pemilik terbatas. CV adalah badan usaha (non-badan hukum) yang mana tanggung jawab Sekutu Aktif bersifat tak terbatas hingga harta pribadi.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan NIB via OSS?

NIB (Nomor Induk Berusaha) dapat diterbitkan secara instan melalui sistem OSS setelah Anda melengkapi data-data pendirian dan KBLI yang sesuai. Namun, untuk izin yang memerlukan Sertifikat Standar atau Izin, proses verifikasi dapat memakan waktu, tergantung tingkat risiko.

Apakah sertifikasi ISO 9001 wajib bagi UMKM?

Sertifikasi ISO 9001 tidak wajib secara hukum bagi semua UMKM, tetapi sangat dianjurkan. ISO 9001 membantu UMKM menata manajemen mutu, meningkatkan efisiensi, dan memenangkan kontrak besar yang mensyaratkan standar mutu internasional.

Bagaimana cara mendirikan CV perorangan (PT Perorangan) tanpa Notaris?

Pendirian PT Perorangan dapat dilakukan sendiri secara daring melalui laman resmi AHU Kemenkumham. Cukup isi pernyataan pendirian, tentukan modal, dan lakukan pembayaran PNBP. Tidak diperlukan Akta Notaris, sesuai semangat UU Cipta Kerja untuk kemudahan usaha UMK.

Berapa masa berlaku sertifikasi ISO?

Sertifikat ISO umumnya berlaku selama 3 (tiga) tahun. Namun, perusahaan wajib menjalani Audit Surveillance (pengawasan) setiap tahun kedua dan ketiga untuk memastikan sistem manajemen mutu tetap diterapkan secara efektif, sebelum melakukan Re-sertifikasi di tahun keempat.

Kesimpulan: Legalitas dan Mutu adalah Investasi, Bukan Biaya

Di tengah ketatnya persaingan dan dinamisnya regulasi pasca UU Cipta Kerja, kepatuhan legalitas dan standar mutu menjadi modal utama. Baik Anda memilih cara mendirikan CV perorangan atau jasa pendirian PT, langkah pertama harus selalu memastikan fondasi legalitas Anda kokoh.

Legalitas yang solid dan sertifikasi ISO 9001 yang teruji bukan sekadar kepatuhan, melainkan janji kredibilitas kepada seluruh pemangku kepentingan.

Jangan tunda lagi. Dapatkan penawaran khusus pendirian PT/CV atau sertifikasi ISO untuk bisnis Anda. Konsultasi gratis sekarang di Izinku.co.id - karena legalitas adalah fondasi bisnis yang kuat!

Peringatan Hukum & Kepatuhan: Informasi ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan standar ISO terbaru. Peraturan dapat berubah seiring waktu. Kami di Izinku.co.id berkomitmen untuk membantu klien mencapai kepatuhan 100% dan sertifikasi terakreditasi KAN.