Memahami Dokumen Penting: Syarat Mendirikan Yayasan

Memahami Dokumen Penting: Syarat Mendirikan Yayasan – Mendirikan yayasan merupakan langkah besar dalam mewujudkan tujuan sosial, kemanusiaan, pendidikan, atau keagamaan. Agar proses pendirian berjalan lancar, menggunakan jasa pendirian yayasan terpercaya dapat sangat membantu dalam memastikan semua persyaratan hukum terpenuhi. Yayasan sebagai entitas non-profit memiliki peran penting dalam masyarakat. Agar yayasan dapat beroperasi secara sah dan efektif, ada beberapa dokumen penting yang harus dipersiapkan dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk mendirikan yayasan.

1. Akta Pendirian Yayasan

Akta pendirian adalah dokumen resmi yang menandai pembentukan yayasan. Dokumen ini dibuat di hadapan notaris dan mencakup informasi dasar tentang yayasan, seperti:

• Nama Yayasan: Nama yang unik dan belum digunakan oleh yayasan lain.
• Tujuan dan Kegiatan: Penjelasan mengenai tujuan yayasan dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.
• Alamat Yayasan: Alamat resmi tempat yayasan akan beroperasi.
• Pengurus Yayasan: Nama, jabatan, dan data pribadi pengurus yayasan, termasuk pendiri, pengawas, dan pengurus harian.

Prosedur Pembuatan Akta Pendirian:

1. Penyusunan Anggaran Dasar (AD): Anggaran dasar berisi ketentuan tentang yayasan, termasuk tujuan, kegiatan, pengurus, dan mekanisme operasional.
2. Penyusunan Anggaran Rumah Tangga (ART): Anggaran rumah tangga mengatur hal-hal yang lebih detail mengenai operasional yayasan sehari-hari.
3. Notaris: Akta pendirian yayasan harus dibuat dan disahkan oleh notaris. Notaris akan memastikan semua informasi dalam akta sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan dua dokumen penting yang mengatur struktur, tujuan, dan operasional yayasan.

Anggaran Dasar (AD):

• Tujuan dan Kegiatan: Menyebutkan tujuan utama yayasan dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
• Struktur Organisasi: Menguraikan struktur kepengurusan yayasan, termasuk pendiri, pengurus, dan pengawas.
• Mekanisme Pengambilan Keputusan: Mengatur bagaimana keputusan penting diambil dalam yayasan.

Anggaran Rumah Tangga (ART):

• Detail Operasional: Mengatur hal-hal rinci terkait operasional sehari-hari yayasan.
• Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus: Menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus yayasan.
• Mekanisme Pelaporan: Mengatur bagaimana laporan keuangan dan kegiatan yayasan dibuat dan disampaikan.

3. Surat Keterangan Domisili Yayasan

Surat Keterangan Domisili (SKD) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa setempat yang menyatakan alamat resmi yayasan. Dokumen ini diperlukan sebagai bagian dari persyaratan administrasi untuk pendirian yayasan.

Prosedur Pengurusan SKD:

1. Mengajukan Permohonan: Ajukan permohonan surat keterangan domisili ke kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa dokumen pendukung seperti akta pendirian dan identitas pengurus.
2. Verifikasi: Petugas kelurahan atau desa akan melakukan verifikasi terhadap alamat yang diajukan.
3. Penerbitan SKD: Setelah verifikasi selesai, SKD akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.

4. Izin Pendirian Yayasan

Izin pendirian yayasan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga berwenang lainnya setelah semua persyaratan dan dokumen dipenuhi.

Prosedur Pengurusan Izin:

1. Pengajuan Permohonan: Ajukan permohonan izin pendirian yayasan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2. Verifikasi Dokumen: Kementerian akan memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan, termasuk akta pendirian, AD/ART, dan SKD.
3. Penerbitan Izin: Jika semua dokumen telah sesuai, izin pendirian yayasan akan diterbitkan.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Setelah yayasan resmi didirikan, langkah selanjutnya adalah mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Direktorat Jenderal Pajak.

Prosedur Pengurusan NPWP dan SKT:

1. Persiapan Dokumen: Siapkan dokumen seperti akta pendirian, SKD, dan KTP pengurus yayasan.
2. Pengajuan ke Kantor Pajak: Ajukan permohonan NPWP dan SKT ke kantor pajak setempat.
3. Verifikasi dan Penerbitan NPWP: Setelah dokumen diverifikasi, NPWP dan SKT akan diterbitkan.

Kesimpulan

Mendirikan yayasan memerlukan persiapan dokumen yang komprehensif dan pemahaman yang baik mengenai persyaratan hukum yang berlaku. Dengan mempersiapkan dan mengurus dokumen-dokumen penting seperti akta pendirian, AD/ART, SKD, izin pendirian, serta NPWP dan SKT, yayasan dapat beroperasi secara sah dan efektif. Dokumen-dokumen ini tidak hanya memastikan legalitas yayasan, tetapi juga membantu dalam mengatur operasional dan mencapai tujuan yayasan dengan lebih baik. Menggunakan jasa pendirian yayasan terpercaya dapat membantu memastikan semua proses berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika Anda membutuhkan jasa pendirian yayasan yang terpercaya dan profesional, segera hubungi Izinku. Kami siap membantu Anda melalui setiap langkah proses pendirian dengan layanan yang handal dan efisien.